Jakarta, PMII Cabang Tegal. Belum tuntasnya masalah banjir Lumpur di Sidoarjo menyebabkan penderitaan masyarakat semakin lama. PWNU Jatim bersama sejumlah tokoh Jatim menghadap wapres agar pemerintah mengambil alih kasus Lapindo.
“Saat ini tidak ada koordinasi antar instansi pemerintah, departemen KLH mengizinkan Lumpur di buang ke laut tapi departemen kelautan menolaknya. Bupati Mojokerto juga menolak Lumpur dibuang dilokasinya, karena itu pamerintah perlu mengambil alih tersebut dengan membentuk tim khusus agar kasus tersebut cepat tuntas,” tandas Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Moesa kepada PMII Cabang Tegal, Jumat.
 |
| PWNU Jatim dan Tokoh Se-Jatim Minta Pemerintah Ambil Alih Masalah Lumpur Lapindo (Sumber Gambar : Nu Online) |
PWNU Jatim dan Tokoh Se-Jatim Minta Pemerintah Ambil Alih Masalah Lumpur Lapindo
Namun ditegaskannya bahwa seluruh biaya untuk menyelesaikan bencana tersebut menjadi tanggung jawab Lapindo dan BP Migas. “Ini yang kurang diketahui oleh masyarakat bahwa BP Migas sebagai perusahaan pemerintah juga ikut bertanggung jawab dalam masalah tersebut,” tambahnya.Permintaan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara para tokoh Jatim dengan korban Lumpur Lapindo pada 29 Agustus lalu. Mereka sudah bosan dengan upaya penanganan yang sampai sekarang tak selesai-selesai dan ketahuan sampai kapan lagi mereka harus menderita. (mkf)
PMII Cabang Tegal
Dari Nu Online: nu.or.idPMII Cabang Tegal Kajian, Kiai PMII Cabang Tegal
EmoticonEmoticon