Tampilkan postingan dengan label Sejarah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sejarah. Tampilkan semua postingan

Senin, 19 Februari 2018

Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta Gelar Pemantapan Kurikulum

Jakarta, PMII Cabang Tegal. Para dosen Pascasarjana Program Magister (PPM) Islam Nusantara Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta menggelar diskusi pemantapan kurikulum tahun akademik 2015/2016 di ruang Media Center lantai 5 Gedung PBNU Jakarta, Rabu (7/10) sebelum proses perkuliahaan perdana dimulai.

“Rapat dan diskusi ini digelar guna mengevaluasi proses perkuliahaan yang telah lalu sehingga bisa memperbarui kualitas kurikulum dan proses perkuliahaan ke arah yang lebih baik,” ujar Asisten Direktur Pascasarjana, Dr Muhammad Ulinnuha Husnan, MA.

Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta Gelar Pemantapan Kurikulum (Sumber Gambar : Nu Online)
Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta Gelar Pemantapan Kurikulum (Sumber Gambar : Nu Online)

Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta Gelar Pemantapan Kurikulum

Dari dinamika diskusi berdasarkan beberapa semester lalu yang sudah berjalan, para dosen sepakat untuk memasukkan matrikulasi bahasa. Antara lain bahasa Belanda, Arab, dan Jawa.

PMII Cabang Tegal

“Alasannya jelas, karena literatur-literatur terkait sejarah Islam di Nusantara sangat banyak yang masih berbahasa Belanda dan Jawa selain Arab dan Arab pegon,” terang Ulin.

Diskusi ini dihadiri oleh narasumber diantaranya, Prof Dr M Dien Madjid, Dr Rumadi, Dr Mastuki Hs, dan Hamdani, PhD. Serta para staf akademik, Muhammad Afifi, MH, Ayatullah, MFil, dan Muhammad Idris Masudi, Lc, SThI.

PMII Cabang Tegal

Angkatan pertama, PPM Islam Nusantara STAINU Jakarta berhasil mencetak magister pertama sebanyak 45 orang dengan mengkaji tesis mengenai khazanah Islam Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia.

Tahun akademik 2015/2016 ini, pascasarjana menerima sebanyak 90 mahasiswa dari berbagai program beasiswa. Program beasiswa Kemenag untuk guru sebanyak 20 orang, beasiswa program pendidikan kader ulama (PKU) sebanyak 25 orang, program beasiswa 1 tahun STAINU Jakarta 30 orang, dan 25 orang lagi dari program beasiswa Yayasan Said Aqil Siroj. Perkuliahaan perdana akan dilaksanakan mulai Jumat, 9 Oktober 2015 besok. (Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PMII Cabang Tegal News, Nusantara, Sejarah PMII Cabang Tegal

Kamis, 15 Februari 2018

Wakil Rais NU Jateng Minta Kantor DPD Dibuka untuk Publik

Semarang, PMII Cabang Tegal - Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah Muhammad Adnan merasa galau atas kurang dikenalnya lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Fisip Undip) ini prihatin mengapa tidak hanya orang awam yang kurang mengenal DPD. Sewaktu ia mencoba menanyakan kepada mahasiswa, ternyata ada yang masih belum begitu mengetahui tentang lembaga perwakilan daerah yang kalau di Amerika populer dengan sebutan "senat" tersebut.

“Di negeri kita ada lembaga legislatif selain DPR. Yaitu DPD. Tapi masyarakat banyak yang belum mengenalnya. Bahkan mahasiswa pun ada yang masih kurang mengetahui,” tuturnya saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Kelembagan DPD RI di Aula Fisip Undip, baru-baru ini.

Wakil Rais NU Jateng Minta Kantor DPD Dibuka untuk Publik (Sumber Gambar : Nu Online)
Wakil Rais NU Jateng Minta Kantor DPD Dibuka untuk Publik (Sumber Gambar : Nu Online)

Wakil Rais NU Jateng Minta Kantor DPD Dibuka untuk Publik

Acara tersebut diselenggarakan oleh DPD RI Jateng yang dihadiri oleh salah satu anggotanya, Ahmad Muqowwam. Pembicara selain Adnan ialah Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Priyatno Harsasto. Kurang lebih 300 mahasiswa Undip dan utusan lembaga lain menghadiri acara tersebut.

Adanan mengusulkan agar Jawa Tengah mempelopori pemanfaatan kantor DPD yang ada di Jalan Imam Bonjol Semarang untuk umum. Siapa pun boleh datang mencari informasi, bertemu wakil daerahnya atau memakai gedung tersebut untuk keperluan yang bermanfaat. Secara khusus mantan ketua PWNU Jateng dua periode yang pernah nyalon Wakil Gubernur Jateng ini meminta Ahmad Muqowwam merealisasikan usulannya itu.

PMII Cabang Tegal

“Pak Muqowwam, saya mohon Jateng menjadi pelopor. Buka saja kantor DPD untuk publik. Agar rakyat kenal wakil daerahnya. Agar seperti orang Amerika mengenal senator mereka,” tuturnya dengan nada canda.

PMII Cabang Tegal

Priyatno Harsasto dalam paparannya menimpali, bahwa tidak hanya mahasiswa yang perlu mengenal DPD. Para dosen pun menurutnya masih perlu mengenal DPD, agar ketika memberikan materi kuliah bisa lengkap dan akurat.

Sopir Taksi Mengira Kantor Organda

Anggota DPD RI asal Jateng Ahmad Muqowwam ketika berbicara menceritakan, ia punya pengalaman lucu ketika naik taksi di Jakarta hendak menuju kantornya di Senayan.? Kala menaiki taksi dan meminta diantar ke kantor DPD, sopir mengira yang dimaksud adalah Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda).

“Tolong? saya diantar ke kantor DPD ya Pak,” ucap Muqowwam begitu menutup pintu taksi. Sopir pun bertanya: “DPD Organda DKI ya Pak?”

Pengalaman lain, sopir taksi mengira DPD itu kantor partai. Ketika ia menumpang taksi dan memberi perintah yang sama, sopir bertanya: “DPD yang bapak tuju itu DPD PDI P apa DPD Golkar?”

Muqowwam mengaku tersenyum geli sekaligus prihatin, betapa tidak dikenalnya lembaga tempat dia menjadi senator. Hadirin kompak tertawa riuh saat ia menceritakan? kisah lucu itu.

“Gerrrr…. Hahahaa….” Seru hadirin seperti koor. (Ichwan/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

PMII Cabang Tegal Kyai, Sejarah, Lomba PMII Cabang Tegal

Nekat, Kemenag Banyumas Tak Mau Tarik Buku SKI

Banyumas, PMII Cabang Tegal. Beberapa pekan terakhir, Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Indonesia digegerkan dengan munculnya sebuah tulisan "Berhala sekarang adalah kuburan para wali" pada buku panduan guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Nekat, Kemenag Banyumas Tak Mau Tarik Buku SKI (Sumber Gambar : Nu Online)
Nekat, Kemenag Banyumas Tak Mau Tarik Buku SKI (Sumber Gambar : Nu Online)

Nekat, Kemenag Banyumas Tak Mau Tarik Buku SKI

Kalimat ini dinilai memicu sentimen Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Ujungnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan permintaan maaf kepada publik dan mencabut buku tersebut dari peredaran.

Namun, Kantor Kementerian Agama (Kemenang) Banyumas, mempunyai sikap lain. Kepala kantor Kemenag, Bambang Sucipto mengatakan, buku kurikulum 2013 cetakan PT Macanan Jaya Cemerlang Klaten tersebut sudah dalam proses pendistribusian dan tetap akan diedarkan.

PMII Cabang Tegal

"Kami meminta penerbit tidak menarik buku tersebut dari peredaran karena buku tersebut bukan termasuk pegangan siswa, namun panduan bagi guru pengajar," ujar Bambang beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika buku ini ditarik dari peredaran, maka akan memakan waktu cukup lama. "Sebenarnya tinggal bagaimana cara guru menyampaikan kepada anak didiknya saja, saya rasa guru cukup selektif dalam menyampaikan materi SKI ini," jelasnya.

PMII Cabang Tegal

Kantor Kementerian Agama Banyumas, kata Bambang, akan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kemenag RI mengoreksi buku terbitannya itu.

Terpisah, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwokerto, Ilhamudin meminta buku tersebut segera ditarik dari peredaran.

"Kami mendesak Kemenag Banyumas segera menarik buku ini dari edaran, sebab hal ini akan menghegemoni dunia pendidikan," ungkapnya.

Kepala MTs Maarif Nu Al-Hidayah Purwokerto, Charis Munandar mengatakan, meski buku SKI belum sampai di tangan guru, namun aktifitas pembelajaran masih efektif.

Menurutnya, materi pelajaran yang memberikan pengetahuan terkait sejarah dan kebudayaan Islam itu sudah disampaikan sejak awal masuk menggunakan soft copy yang di download oleh guru setempat.

"Jika ada tulisan yang mengandung SARA dalam LKS atau buku, guru pasti punya inisiatif tanggap cepat dan mengantisipasinya," ujar sekretaris Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Banyumas ini. (Agus Riyanto/Anam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PMII Cabang Tegal Anti Hoax, Pertandingan, Sejarah PMII Cabang Tegal

Pagelaran Ketoprak Akan Ramaikan Konfercab Ansor Sragen

Sragen, PMII Cabang Tegal. Kegiatan Konferensi Cabang (Konfercab) tidak mesti melulu identik dengan tarik-menarik pengaruh dalam proses pemilihan ketua, atau adu argumen di arena persidangan. Peserta Konfercab juga butuh hiburan sebagai jembatan komunikasi, menjalin keakraban, di samping tentunya dapat membaur dengan warga sekitar.?

Selain agenda formal macam pembahasan AD/ART dan pemilihan ketua baru, Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, juga menyiapkan ragam hiburan sebagai rangkaian Konfercab GP ke-IX di Kompleks Gedung DPRD Sragen, Ahad (10/4).

Pagelaran Ketoprak Akan Ramaikan Konfercab Ansor Sragen (Sumber Gambar : Nu Online)
Pagelaran Ketoprak Akan Ramaikan Konfercab Ansor Sragen (Sumber Gambar : Nu Online)

Pagelaran Ketoprak Akan Ramaikan Konfercab Ansor Sragen

“Rangkaian kegiatan sudah dimulai hari ini (Jumat), dengan diadakan Latihan Instruktur (LI) Ansor dan Banser se-Soloraya. Kegiatan tersebut nantinya berjalan selama tiga hari, Jumat-Ahad (8-10/4)” terang Ketua PC GP Ansor Sragen, Nur Muh Sugiyarto, Jumat (8/4).

Lebih lanjut dipaparkan Sugiyarto, selain kegiatan latihan bagi instruktur, juga akan ada pagelaran musik Islami Sukowati serta bazar “Pesta Rakyat”. Sedangkan pada Ahad pagi di Gedung Kartini Sragen, akan ada pagelaran ketoprak “Ngampung” Balekambang Surakarta.

Pementasan seni budaya ini menurut Sugiyarto dirasa penting, mengingat catatan sejarah membuktikan dakwah di Nusantara dapat berkembang pesat, salah satunya melalui media budaya.

“Melalui integrasi budaya, terbukti Islam berkembang pesat di Indonesia dan memberikan citra sebagai agama yang menjadi rahmat untuk alam semesta,” pungkasnya.? (Ajie Najmuddin/Zunus)

PMII Cabang Tegal

Dari Nu Online: nu.or.id

PMII Cabang Tegal

PMII Cabang Tegal Kyai, Sejarah PMII Cabang Tegal

Kamis, 01 Februari 2018

PBNU Bahas RUU Penyelenggaraan Pemilu

Jakarta, PMII Cabang Tegal. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu di lantai 5 Gedung PBNU, Kamis (26/1).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU H. Helmy Faisal Zaini menyampaikan bahwa hasil survei terakhir tentang jumlah warga NU mencapai 45% atau menembus 120 juta di seluruh Indonesia.?

PBNU Bahas RUU Penyelenggaraan Pemilu (Sumber Gambar : Nu Online)
PBNU Bahas RUU Penyelenggaraan Pemilu (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU Bahas RUU Penyelenggaraan Pemilu

Menurut Helmy, saat Munas Alim Ulama dan Kombes NU tahun 2012, kiai-kiai NU mengusulkan agar pemilihan dilakukan dengan menggunakan sitem keterwakilan karena maraknya budaya politik uang.

Di tempat yang sama, Ketua PBNU Robikin Emhas mengharapkan lahir dua gagasan. Pertama, melahirkan pemimpin yang bisa diandalkan, yaitu pejuang utk mewujudkan apa yang dikehendaki para pendiri negeri ini. Karena, problem sekarang adalah rendahnya moral penguasa. Ia berharap, pemilu melahirkan negarawan bukan hanya politisi.

Kedua, memperkuat sistem presidensial. Menurutnya, sekarang sistem pemerintahan kita tidak jelas. “Sistem pemilu itu harus mencerdaskan pemilih. Pemilih yang cerdas diantaranya, pemilih yang tidak mau menerima suap,” katanya.

PMII Cabang Tegal

Sementara pembicara dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Jhonny G. Plates meminta agar semua bersepakat dalam membuat Undang Undang (UU) dengan perpektif jangka panjang.?

Menurutnya, perlu perspektif yang sama untuk mencegah pragmatisme. “Saya hadir ingin mendengar perpektif NU karena maju mundurnya Indonesia tergantung maju mundurnya NU,” tegasnya.

PMII Cabang Tegal

Jhonny menambahkan, tantangan terbesar itu ada di partai politik untuk menyajikan pemimpin yang berkualitas. “Kita berharap penyelenggaraan pemilu ke depan lebih berkualitas,” pungkasnya.?

Hadir pada kesempatan itu Katua PBNU Umar Syah, Anggota DPR Fraksi PKB Luqman Edi, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa, dan Ketua KPU Pusat Juri Ardiantoro. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

PMII Cabang Tegal Sejarah, Pesantren, Ubudiyah PMII Cabang Tegal

Rabu, 31 Januari 2018

KH Masdar: Selama Ini Bahtsul Masail NU Belum Banyak Evaluasi APBN dan APBD

Rembang, PMII Cabang Tegal - Rais Syuriyah PBNU KH Masdar F Masudi mendorong aktivis bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama mengalihkan perhatian pada UU, Perda, APBN, dan APBD. Menurutnya, semua itu merupakan program yang hasilnya nyata, konkret, dan bersifat stretegis.

Norma-norma berupa UU dan Perda adalah regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Baik burukya rakyat dan pemerintah, tergantung peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi ini sangat strategis.

KH Masdar: Selama Ini Bahtsul Masail NU Belum Banyak Evaluasi APBN dan APBD (Sumber Gambar : Nu Online)
KH Masdar: Selama Ini Bahtsul Masail NU Belum Banyak Evaluasi APBN dan APBD (Sumber Gambar : Nu Online)

KH Masdar: Selama Ini Bahtsul Masail NU Belum Banyak Evaluasi APBN dan APBD

Ia menjelaskan, satu-satunya pintu masuk mewarnai dan menentukan bagaimana penyelanggaraan negara adalah lewat UU dan Perda. Jadi wajib hukumnya untuk diperhatikan oleh NU.

PMII Cabang Tegal

"Jika NU selama ini mengampanyekan Islam rahmatan lil alamin harus dibuktikan dengan mempengaruhi isi UU dan Perda. Jadi tidak hanya motto atau slogan," kata Kiai Masdar ketika membuka forum Bahtsul Masail dalam Rangka Harlah Ke-94 NU yang diadakan oleh PWNU Jawa Tengah di Pesantren Roudlotut Tholibin Leteh, Rembang, Senin (1/5).

Lebih tegas ia menyebutkan, NU harus memastikan setiap pemerintah daerah dan pemerintah RI benar-benar menjalankan amanah menjamin kesejahteraan rakyat. “Itu berarti harus memelototi APBD dan APBN, apakah benar-benar prorakyat atau tidak. Membawa maslahat atau tidak.”

PMII Cabang Tegal

Apabila kepala daerah atau pemerintah berkata, “prorakyat,” tapi anggaran untuk rakyat sedikit atau tidak adil, maka itu jelas kebohongan. Dan NU harus mencegah dusta konstitusional itu.

"Ayo awasi APBN, kuliti APBD. Bahtsul masail harus masuk ke sana," ia mengajak dan memotivasi.

Konsekuensi dari program itu, Masdar menambahkan, NU perlu memproduksi para sarjana bidang bidang nonagama, mendidik para ahli hokum, atau pembuat regulasi. Hasilnya nanti, DPR dan DPRD harus meminta restu NU sebelum menetapkan setiap UU atau Perda.

UU atau Perda yang sudah disetujui NU, akan sangat kuat legitimasinya karena telah didukung para ulama. Produk hukumnya menjadi tidak sekadar buatan umara dan wakil rakyat, tetapi juga dari unsur ulama.

"Di sinilah semestinya fungsi organisasi kita menjaga negara yang merupakan kontrak atau kesepakatan antarkomponen bangsa ini," ujarnya bersemangat disambut tepuk tangan meriah hadirin.

Kiai Masdar mengulang-ulang statemennya tersebut. Ia lebih dari tiga kali mengulang kalimat tersebut agar PCNU dan PWNU segera memprogramkan bahsul masail Qonuniyah yang membahas regulasi.

"Bapak-bapak kiai dan ibu-ibu nyai yang saya hormati. Apabila kita sudah membuat bahtsul masail Qonuniyyah seperti yang saya jelaskan tadi, pasti panjenengan semua akan sangat sibuk. Mungkin bahtsul masail tidak diadakan setiap tiga atau enam bulan seperti selama ini, tapi bisa jadi setiap minggu. Bahkan satu bahtsul masail bisa sampai berhari-hari. Sebab UU itu jumlahnya ratusan, Perda juga puluhan atau ratusan di setiap Pemda," kata Kiai Masdar yang kini tercatat sebagai pengurus DMI. (Ichwan/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PMII Cabang Tegal AlaSantri, Sejarah, Amalan PMII Cabang Tegal

Ketua LPKNU : Galakkan Pesantren Siaga Bencana

Bandung, PMII Cabang Tegal

Bencana yang datang di Indonesia secara bertubi-tubi telah menimbulkan korban dengan jumlah yang luar biasa besarnya seperti yang terjadi di Aceh, Pengandaran Jogja dan lainnya. Besarnya korban tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana.

Upaya untuk menghadapi bencana tersebut harus dilakukan oleh semua fihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketua Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPKNU) Dr. Syahrizal Syarif PhD. mengungkapkan bahwa masyarakat atau komunitas memiliki peranan penting dalam mengantisipasi dan menangani terjadinya bencana.

Ketua LPKNU : Galakkan Pesantren Siaga Bencana (Sumber Gambar : Nu Online)
Ketua LPKNU : Galakkan Pesantren Siaga Bencana (Sumber Gambar : Nu Online)

Ketua LPKNU : Galakkan Pesantren Siaga Bencana

Nahdlatul Ulama yang memiliki banyak pesantren yang merupakan sumber rujukan masyarakat dalam berbagai hal bisa juga berperan dalam mengantisipasi terjadinya bencana. “Makanya sekarang harus digalakkan pesantren siaga bencana,” tandasnya dalam acara workshop Penanganan Bencana Berbasis Pesantren yang diselenggarakan oleh LPKNU di Bandung, Rabu.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua PBNU HM Rozy Munir. Pesantren yang memiliki kohesifitas dan jaringan luas di seluruh Indonesia merupakan modal penting yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi terjadinya bencana.

Sementara itu wakil rektor ITB bidang pendidikan Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI mengungkapkan bahwa kondisi  alam Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Karena itu kehidupan masyarakat harus dibangun dengan budaya hidup dengan bencana seperti gempa.

PMII Cabang Tegal

Ia mencontohkan negara Jepang yang sangat sering terjadi gempa dan masyarakat disana sejak usia dini sudah dikenalkan bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi gempa yang bisa datang sewaktu-waktu. Pemerintah juga telah mensosialisasikan standard prosedur yang harus dilakukan oleh penduduk ketika terjadi bencana seperti tsunami sehingga bisa meminimalisir jumlah korban.

Lemahnya kesadaran terhadap bencana juga diakui oleh wakil gubernur Jabar H. Nu’man Abdul Hakim yang membuka acara tersebut. Mantan aktifis PMII tersebut menceritakan saat terjadi gempa yang mengguncang Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu, ia sedang berada di gedung DPR RI. “Ada gempa, orang-orang malah lari ke lift, bukannya ke tangga darurat. Mereka tidak tahu protapnya (prosedur tetap) bagaimana kalau ada bencana,” tandasnya.

Kondisi yang terjadi di kalangan elit Indonesia ini tentu menimbulkan pertanyaan yang menggelitik. Jika elitnya saja tidak faham bagaimana menghadapi bencana, bagaimana dengan rakyatnya?

Banyak masalah yang belum terselesaikan dalam mengantisipasi terjadinya bencana di Indonesia. Banyak daeah yang belum memiliki peta rawan bencana, siapa yang berhak mengumumkan akan terjadinya suatu bencana sampai dengan masalah dana untuk mengatasi bencana.

PMII Cabang Tegal

Beberapa daerah yang sudah memiliki peta rawan bencana adalah Malang dan Jakarta. Sementara Padang sudah membuat perda untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang diantara isinya adalah saat terjadi tsunami, gedung bertingkat tiga ke atas menjadi milik publik yang bisa diakses siapa saja sehingga setiap orang bisa berlindung disana dan radio-radio lokal dibawah koordinasi pemerintah.

Workshop kali ini merupakan rangkaian awal dari upaya mempersiapkan pesantren di daerah rawan bencana agar bisa membantu mulai dari mengantisipasi sampai dengan penanganan pasca bencana. Tiga pesantren yang masing-masing mewakili daerah rawan bencana, PP Nurul Islam Jember berkaitan dengan tsunami dan longsor, PP Darussalam Magelang berkaitan dengan gunung meletus dan PP Assidiqiyah Jakarta berkaitan dengan banjir dan kebakaran. Sejumlah badan otonom dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan bencana juga terlibat dalam acara tersebut. (mkf)

Dari Nu Online: nu.or.id

PMII Cabang Tegal Aswaja, Halaqoh, Sejarah PMII Cabang Tegal

Nonaktifkan Adblock Anda

Perlu anda ketahui bahwa pemilik situs PMII Cabang Tegal sangat membenci AdBlock dikarenakan iklan adalah satu-satunya penghasilan yang didapatkan oleh pemilik PMII Cabang Tegal. Oleh karena itu silahkan nonaktifkan extensi AdBlock anda untuk dapat mengakses situs ini.

Fitur Yang Tidak Dapat Dibuka Ketika Menggunakan AdBlock

  1. 1. Artikel
  2. 2. Video
  3. 3. Gambar
  4. 4. dll

Silahkan nonaktifkan terlebih dahulu Adblocker anda atau menggunakan browser lain untuk dapat menikmati fasilitas dan membaca tulisan PMII Cabang Tegal dengan nyaman.

Jika anda tidak ingin mendisable AdBlock, silahkan klik LANJUTKAN


Nonaktifkan Adblock